Seluk-Beluk Fatwa MUI dan Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia

 

Seluk-Beluk Fatwa MUI dan Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia

Seluk-beluk Fatwa MUI dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI terkadang menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebenarnya fatwa itu apa sih? Bagaimana sih kedudukannya dalam hukum Indonesia? Apakah mengikat bagi semua warga negara Indonesia?

Biar gak bingung berikut kami akan Bikin Melek Hukum mengenai seluk beluk fatwa MUI dan kedudukannya dalam hukum Indonesia. Simak yuk! Semoga bermanfaat.

1.     Fatwa dalam Hukum Islam

        Fatwa ulama akan menjadi pegangan umat dalam menjalankan syariat. Untuk itulah, mufti (orang yang memberikan fatwa) merupakan ulama-ulama yang memiliki kompetensi dari segi ilmu dan pengalaman hidup. Banyak bekal yang harus dimiliki untuk menjadi mufti.

Fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma’, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli.

2.    - Defenisi Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam.

3.     - Fungsi MUI dalam mengeluarkan Fatwa

MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami dan salah satu fungsinya yaitu sebagai pemberi fatwa (mufti).

4.    - Kedudukan Fatwa MUI sebagai Undang-Undang

Merujuk pada jenis dan hierarki dalam UU 12/2011, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5.     - Kekuatan mengikat Fatwa MUI di Indonesia

Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai Ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegakan hukum.