Upah di Bawah Standar Minimum? Ini langkah hukumnya!

-

 

Upah di Bawah Standar Minimum? Ini Langkah Hukumnya!


Setiap tahun Pemerintah Pusat memberikan arahan dan kebijakan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten / kota) dalam menetapkan aturan mengenai kebijakan upah minimum. Tingkat upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan Pemerintah Pusat untuk memastikan kehidupan yang layak dengan mempertimbangkan kondisi tenaga kerja, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan di tingkat provinsi dan, tingkat kabupaten/kota (dengan melihat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi di kabupaten/kota) dan kadang-kadang di tingkat sektoral oleh Gubernur, mengikuti rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Upah minimum juga dapat ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja, dengan ketentuan besaran upah tidak boleh kurang dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap perjanjian yang menetapkan upah lebih rendah dari yang ditentukan oleh Pemerintah dianggap batal demi hukum.

Dasar Hukum :

1.   -  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU         2/2004)

2.    - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Apabila terjadi pembayaran upah dibawah upah minimum, maka langkah hukum yang dapat dilakukan adalah :

1.     Melakukan perundingan bipartite, (antara pekerja dan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Pasal 3 ayat (1) UU 2/2004.

2.      Melakukan perundingan tripartite, Bila dalam 30 hari langkah sebelumnya gagal, anda perlu mengajukan bukti-bukti ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. {Pasal 3 ayat (3) jo. Dan Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004}

3.     Bila perundingan tripartite tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 5 UU 2/2004)

Ancaman pidana bagi Pengusaha terdapat pada Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 thun (Pasal 185 ayat (10 UU 13/2003 serta denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta (Pasal 185 ayat (1) UU 13/2003.




Sumber :

1.     Bit.ly/UpahBawah

2.    

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bolehkah menggunakan atau memodifikasi gambar dari internet?

-
Gambar
  Bolehkah menggunakan atau memodifikasi gambar dari internet? Yuk simak penjelasan berikut; Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hai pembaca setia blog perpustakaan kemenkumham, kamu pasti pernah mendownload gambar di internet, kemudian menggunakan atau memodifikasinya. Entah itu untuk di upload ke medsos atau untuk keperluan lainnya. Tapi, tahukah kamu setiap gambar di internet juga memiliki lisensi? Dalam hal ini ada satu sistem yang mengatur tentang lisensi karya cipta di internet yaitu Creative Commons (CC). Creative Commons adalah sebuah oganisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas 3 Contoh lisensi yang diterapkan oleh Creative Commons 1.      Diperbolehkan untuk mendownload, mengubah bahkan untuk tujuan komersil tanpa harus memberi kredit Penciptanya. 2.      Diperbolehkan men...
Baca selengkapnya

Pantang Pikun Berkat Baca

-
Gambar
  Pantang Pikun Berkat Baca Jangan sepelekan membaca ya... Sebab jika dilakukan secara teratur, membaca ternyata bisa menurunkan risiko menderita penyakit Alzheimer dan Demensia. Sebab membaca adalah olahraga untuk otak, karena selain mengolah informasi kita juga membangun gambaran virtual. Membaca juga dapat meningkatkan daya ingat karena otak terus terjaga dalam keadaan  aktif. Kebiasaaan membaca, menulis, menjawab teka-teki silang, atau aktivitas yang membuat otak tetap sibuk bisa menurunkan risiko Demensia dan Alzheimer di masa tua. Yuk, mulai biasakan aktifitas membaca dan menulis, agar otak kita tetap awet ya.... Sumber : 1.       Alzinfo.org, psichologytoday.com 2.       Ig klubbukunarasi  
Baca selengkapnya

Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Memutus Perkara

-
Gambar
  Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Yuk kenali jenis-jenis putusan hakim berikut ini : 1.      1.  Putusan Deklarator Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah putusan hakim yang merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau dictum putusan. 2.      2.  Putusan Constitutief       Putusan Constututief (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum,          baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum          baru. 3.      3.  Putusan Condemnatoir      Putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang         berpekara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpis...
Baca selengkapnya