Mengenal omnibus Law, Si Sapu jagat Regulasi

Mengenal omnibus Law, Si Sapu jagat Regulasi

Pemerintah tengah mengupayakan sebuah terobosan hukum berupa omnibus law, yang dikalim dapat mengatasi tumpang tindihnya regulasi kita. Di sisi lain, konsep ini memang belum familiar diterapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang omnibus law? Yuk simak ringkasannya dalam info berikut, selamat membaca.

1.     1. Apa itu Omnibus Law?

Omnibus law atau omnibus bill adalah sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.

2.     2. Manfaat Omnibus Law

a.   Mengatasi persoalan kriminalisasi pejabat negara. Selama ini banyak pejabat yang takut menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti merugi, bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

b.  Digunakan untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Omnibus law bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan, baik secara vertikal maupun horizontal.

3.    3.  Omnibus Law Prioritas 2020

a.   RUU tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2009 tentang Keshatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional;

b.   RUU tentang Kefarmasian;

c.   RUU tentang Cipta Lapangan Kerja;

d.   RUU tentang Ibukota Negara.

4.     4. Satgas Omnibus Law

Satgas bersama pemerintah dan Kadin terkait omnibus law dibentuk dalam rangka melaksanakan konsultasi publik omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan. Satgas bertugas :

a.   Melakukan konsultasi publik omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan;

b.  Melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik; dan

c.  Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka konsultasi publik omnibus law.

5.     5. Omnibus Law di Daerah

Omnibus law pada dasarnya dapat diadopsi, baik dalam peraturan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagai contoh, senat negara bagian menniesota membahas dan mengesahkan Omnibus Tax Bill of 2019 (ketentuan semesta mengenai perpajakan). Padahal dalam konteks perpajakan, Kongres Amerika Serikat juga mengesankan FairTax Act of 2019. Pembentukan omnibus law di daerah tetap tunduk pada ketentuan pembentukan peraturan daerah dalam UU 12/2011 dan perubahannya.

Sumber : Ig klinikhukum